APA YANG DIMAKSUD WANPRESTASI

  • Home
  • APA YANG DIMAKSUD WANPRESTASI
Image

APA YANG DIMAKSUD WANPRESTASI

  • 26 November 2018 00:28
  • Admin
APA YANG DIMAKSUD WANPRESTASI   Wanprestasi adalah dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam perikatan karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Biasanya perbuatan tersebut diartikan sebagai kelalaian atau wanprestasi. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan yang dimaksud Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”   kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:
  1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya
  2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan
  3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
Perlu dipahami bahwa sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan karena wanprestasi ini dapat menuntut atas kelalaian tersebut.  

Apa Akibat Hukum dari Wanprestasi

  Jika dilihat dari Pasal 1267 KUHPerdata Pihak yang dirugikan dalam perikatan dapat memilih memaksa pihak yang lalai melakukan pemenuhan prikatan jika masih bisa dilakukan, atau menuntut pembatalan perikatan disertai pembayaran ganti kerugian. Akibat hukum perbuatan wanprestasi adalah sebagai berikut:
  1. Membayar Kerugian atau ganti rugi
Dalam hal Ganti rugi yang dimaksud bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan karena kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai. Dasar hukum untuk meminta ganti rugi adalah Pasal 1243 KUHPerdata : Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Namun soal penuntutan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan batasan apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, yaitu dalam pasal 1247 KUHPer dan Pasal 1248 KUHPer.
  1. Pembatalan Perjanjian
Pembatalan perjanjian, hal ini bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi Apabila perikatan itu timbal balik, salah satu pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui Pengadilan.
  1. Peralihan Resiko
Akibat kelalaian yang ke tiga adalah peralihan resiko, Yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1237 KUHPerdata, Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
  1. Membayar Biaya Perkara
Apabila masalah tersebut sampai ke Pengadilan maka Pembayaran biaya perkara sebagai akibat keempat bagi seorang yang lalai dalam pemenuhan perikatan, hal ini diatur dalam peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara ( Pasal 181 HIR)          

Punya Masalah Hukum ?

Konsultasikan dengan Kami Lewat Chat Whatsapp


0813-6737-9299
× Klik untuk konsultasi
× Klik untuk konsultasi