Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

  • Home
  • Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian
Image

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

  • 02 Desember 2018 09:55
  • Admin
Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Dalam masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari sebuah Perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan mungkin setiap hari tanpa kita sadari, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya. Dalam sebuah Perjanjian antara dua pihak atau lebih akan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diwajibkan, maka pihak yang lain dapat menututnya di pengadilan. Karena dalam setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Apabila sebuah perjanjian tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan wanprestasi atau lalai. Dalam hal ini pihak yang dirugikan dalam sebuah perjanjian dapat menuntut haknya kepada pihak yang lalai untuk menuntut ganti rugi. Karena dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHper, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Perlu diingat Sebuah Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat agar perjanjian tersebut sah menurut hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPer Syarat-syarat tersebut dikenal dengan “syarat sahnya perjanjian” sebagaimana sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu hal tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal.
Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek atau para pihak yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berhubungan dengan objek dalam sebuah perjanjian. Apabila dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhinya syarat subjektif maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak diPengadilan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perikatan atau perjanjian tersebut. Berikut adalah penjelasan dari 4 syarat sahnya sebuah perjanjian:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Yang dimaksud ialah para pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Karena sebuah kesepakatan itu harus dicapai tanpa ada paksaan dari pihak lain dan penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).
  1. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan dalam hal ini adalah para pihak yang membuat suatu perikatan atau perjanjian harus cakap atau mampu untuk melaksanakan perikatan tersebut. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menentukan setiap orang cakap untuk melakukan perikatan, kecuali undang-undang mengatur bahwa orang tersebut tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata juga menjelaskan siapa saja orang yang tidak cakap dalam membuat perikatan atau perjanjian, yaitu sebagai berikut : - Orang yang belum dewasa. - Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb) - Perempuan- perempuan yang sudah kawin atau menikah. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam Pasal 31 Undang - Undang Perkawinan menentukan bahwa Hak dan Kedudukan Suami Istri adalah seimbang dan masing-masing dapat melakukan Perbuatan Hukum.
  1. Suatu hal tertentu.
Suatu hal tertentu maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, harus ada dan jelas apa yang diperjanjikan (objek perikatannnya). Dalam hal ini dasar hukumnya adalah Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdata.
  1. Suatu sebab yang halal
Dalam hal ini maksudnya adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu dalam Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa sebuah Perjanjian atau Perikatan yang dibuat tanpa sebab atau sebab itu palsu atau dilarang maka Perjanjian atau Perikatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.     Demikian artikel ini kami buat semoga dapat menambah wawasan saudara, jika terdapat kesulitan dapat menghubungi kami, terimakasih.

Punya Masalah Hukum ?

Konsultasikan dengan Kami Lewat Chat Whatsapp


0813-6737-9299
× Klik untuk konsultasi
× Klik untuk konsultasi